Kepala Badan

(1)Kepala Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, perencanaan, pembinaan teknis, pengawasan dan mengendalikan serta merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan tugas desentralisasi di bidang pendapatan, meliputi perumusan, penetapan, penyusunan perencanaan dan kebijakan teknis di bidang pendapatan, penyiapan bahan/terkait bidang pendapatan, pembinaan pelaksanaan tugas pendapatan dilingkungan kerja Badan Pendapatan Daerah dan unit kerja yang terkait agar terpenuhinya kebutuhan anggaran pelayanan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan azas otonomi dan fungsi pembantuan.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

  1. merumuskan, menetapkan dan menyusun perencanaan, melaksanakan kebijakan teknis, penyiapan bahan/data terkait pendapatan daerah serta pembinaan pelaksanaan tugas pendapatan dilingkungan Badan Pendapatan Daerah dan unit kerja terkait meliputi Sekertariat, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah, Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah serta SKPD terkait berdasarkan RPJMD dan Peraturan perundang undangan yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan anggaran pelayanan penyelenggarahan pemerintahan, pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat;

  2. pelaksanaan pembinaan teknis atas penyelenggaraan tugas dibidang pendapatan daerah;

  3. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap penyelenggara tugas dibidang pendapatan daerah;

  4. pelaksanaan dan pengendalian atas pelaksanaan program dibidang pendapatan daerah;

  5. pelaksanaan dan mengkoordinasikan perumusan, penetapan, penyusunan perencanaan, pelaksanaan kebijakan teknis, penyiapan bahan/data terkait bidang pendapatan serta pembinaan pelaksanaan tugas pendapatan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan kerja Badan Pendapatan Daerah dan unit kerja terkait meliputi, Sekertariat, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah, Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah serta SKPD terkait berdasarkan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan anggaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

  6. membina dan atau mengarahkan penyelenggaraan tugas di bidang pendapatan dilingkungan kerja Badan Pendapatan Daerah dan Unit Kerja meliputi Sekertariat, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah, Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan

dan perundang undangan yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan anggaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

  1. mengevaluasi penyelenggaraan tugas di bidang pendapatan dilingkungan kerja Badan Pendapatan Daerah dan Unit Kerja meliputi Sekertariat, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah, Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan anggaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

  2. melaporkan penyelenggaraan tugas dibidang pendapatan dilingkungan kerja Badan Pendapatan Daerah dan Unit Kerja meliputi Sekertariat, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah, Bidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, Bidang Penagihan dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah, Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan anggaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;

  3. pelaksanaan dan perumusan kebijakan teknis mengenai penyelenggaran tugas dibidang pendapatan daerah;

  4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan di bidang pendapatan daerah baik secara lisan maupun tertulis; dan

  5. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas dibidang pendapatan daerah.

     

     

     

     

    Sekretaris

  1. (1)  Sekretaris mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan dalam penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pengelolaan pelayanan kesektariatan yang meliputi pengkoordinasian, penyusunan program, pengelolaan keuangan dan aset serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum.

  2. (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

    1. penyiapan dan merencanakan operasional penyelenggaraan kegiatan

      dibidang Kesekretariatan Badan;

    2. penyiapan dan mendistribusikan tugas penyelenggaraan kegiatan dibidang

      Kesekretariatan Badan;

    3. penyiapan serta memberi petunjuk operasional atas penyelenggaraan

      kegiatan dibidang Kesekretariatan Badan;

    4. penyiapan dan melakukan pengkoordinasian terhadap penyelenggaraan

      kegiatan pada masing-masing bidang;

    5. penyiapan pembinaan organisasi melalui pendidikan dan pelatihan dalam

      rangka pengembangan sumber daya aparatur Badan;

    6. penyiapan pengelolaan administrasi dan aset-aset Badan;

  1. mengevaluasi pelaksanaan tugas penyelenggaraan program dibidang Kesekretariatan Badan;

  2. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan

  3. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas dibidang Kesekretariatan Badan.

    Sub Bagian Penyusun Program

  1. (1)  Sub Bagian Penyusun Program mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi, menganalisis serta melakukan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan dibidang Penyusun Program.

  2. (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusun Program menyelenggarakan fungsi :

    1. melaksanakan pengelolaan administrasi, menyiapkan dan menghimpun

      bahan dan data pada bidang-bidang dalam rangka penyusunan

      perencanaan program kerja tahunan Badan;

    2. melaksanakan dan menghimpun bahan penyusunan perencanaan strategis

      Badan;

    3. melaksanakan dan menyiapkan pedoman dan petunjuk pelaksanaan

      kegiatan dibidang perencanaan dan program Badan;

    4. melaksanakan penyusunan laporan tahunan (LAKIP, LKPJ, LPPD, LKPD)

      serta dokumen lainnya yang diwajibkan yang menjadi tanggungjawab

      Badan dibidang penyusun program;

    5. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab

      masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyusun

      Program;

    6. membimbing pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Sub Bagian

      Penyusun Program;

    7. mengkoordinasikan hasil penyusunan serta program Badan kepada bidang-

      bidang melalui Sekretaris Badan;

    8. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas penyusunan perencanaan dan

      program Badan;

    9. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik

      lisan maupun tertulis; dan

    10. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai

      pelaksanaan tugas Sub Bagian Penyusun Program.

      Sub Bagian Keuangan dan Aset

  1. (1)  Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi, menganalisis serta melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dibidang keuangan dan aset.

  2. (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi :

a. melaksanakan dan mengelola administrasi, serta menyusun rencana kerja

tahunan Sub Bagian Keuangan dan Aset;

  1. melaksanakan penyusunan, mengelola serta menganalisa sumber-sumber pendapatan Badan dan pengeluaran keuangan serta perlengakapan dan aset Badan;

  2. melaksanakan penyelenggaraan pembukuan keuangan Badan;

  3. pelaksanaan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub

    Bagian Keuangan dan Aset;

  4. melaksanakan bimbingan pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian

    Keuangan dan Aset;

  5. melaksanakan dan menyusun laporan administrasi tahunan dibidang

    keuangan dan aset serta dokumen lainnya yang diwajibkan yang menjadi

    tanggungjawab Badan dibidang keuangan dan aset;

  6. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tentang keuangan dan aset Badan;

  7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik

    lisan maupun tertulis; dan

  8. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai

    pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset.

    Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

  1. (1)  Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi, serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan naskah Badan, perlengkapan rumah tangga, kebersihan, keamanan dan ketertiban serta administrasi kepegawaian.

  2. (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

    1. melaksanakan pengelolaan administrasi, menyusun rencana kerja

      tahunan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

    2. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta data, membuat usulan

      rencana program serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

      pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

    3. menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, petunjuk teknis serta

      petunjuk pelaksanaan penyusunan program serta mengumpulkan data

      dan melakukan analisis jabatan dan analisis beban kerja Badan;

    4. melaksanakan dan menyiapkan bahan dan data, mengklasifikasikan serta

      menganalisis penataan kepegawaian;

    5. melaksanakan dan menyiapkan bahan dan data serta membuat usulan

      pembuatan Kartu Pegawai (KARPEG), Kartu TASPEN, Asuransi Kesehatan

      (ASKES), Kartu Suami/Istri (KARSU/KARSI);

    6. melaksanakan dan menyiapkan bahan dan data serta usulan peralihan

      status dari CPNS menjadi PNS;

    7. melaksanakan dan menyiapkan bahan dan data serta usulan

      formasi/jabatan CPNS, mutasi pegawai dan mutasi jabatan wilayah kerja (TOUR OF AREA) maupun mutasi jabatan antar unit kerja (TOUR OF DUTY);

    8. melaksanakan dan menyiapkan bahan dan data serta membuat Daftar Susunan Jabatan (DSJ), Daftar Susunan Pegawai (DSP);

  1. melaksanakan dan menyiapkan bahan dan data Peraturan Perundang- Undangan petunjuk teknis dalam menyelenggarakan pembinaan disiplin pegawai dan menghimpun Daftar Hadir dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan;

  2. melaksanakan dan menyiapkan buku mutasi, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), mengupayakan kesejahteraan pegawai dan menghimpun laporan Pembayaran Pajak Penghasilan(LP2P);

  3. melaksanakan dan menyiapkan bahan dan data pegawai yang ikut program tugas belajar, izin belajar dan cuti pegawai;

  4. melaksanakan pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset;

  5. melaksanakan dan membimbing pelaksanaan tugas bawahan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;

  6. melaksanakan penyusunan laporan administrasi tahunan dibidang Kepegawaian dan Umum serta dokumen lainnya yang diwajibkan yang menjadi tanggungjawab Badan dibidang Kepegawaian dan Umum;

  7. melaksanakan evaluasi serta pelaporan tentang kepegawaian dan umumBadan;

  8. melaksanakan dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan

  9. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

    Bidang Pendaftaran, Pendataan Dan Penetapan Pajak Daerah

  1. (1)  Bidang Pendaftaran dan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pendataan dan penetapan pajak daerah.

  2. (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pendaftaran dan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi :

    1. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pendaftaran dan pendataan dan penetapan pajak daerah;

    2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran dan pendataan dan penetapan pajak daerah;

    3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pendaftaran dan pendataan dan penetapan pajak daerah;

    4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran dan pendataan dan penetapan pajak daerah;

    5. melaksanakan Pendaftaran dan Pendataan dan Penetapan Pajak Daerahsesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku guna peningkatan optimalisasi penerimaan pajak daerah;

  1. melakukan penghimpunan, pengolahan data objek dan subjek Pajak Daerahsesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan optimalisasi penerimaan pajak daerah;

  2. menyelenggarakan pendistribusian serta penyimpanan surat surat perpajakan berkaitan dengan Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku guna peningkatan optimalisasi penerimaam pajak daerah;

  3. perumusan prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan Daerah guna peningkatan optimalisasi Administrasi Pajak Daerah;

  4. penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak Daerah (DIWP), Nomor Pokok Wajib Pajak daerah (NPWPD);

  5. melaporkan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan tugas Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan optimalisasi penerimaam pajak daerah;

  6. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan;

  7. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran dan

    pendataan dan penetapan pajak daerah;

  8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan

    maupun tertulis; dan

  9. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai

    pelaksanaan tugas dibidang pendaftaran dan pendataan dan penetapan pajak daerah.

    Sub Bidang Distribusi, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan

  1. (1)  Sub Bidang Distribusi, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi bidang distribusi, pendaftaran, pendataan dan penetapan.

  2. (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Distribusi, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan menyelenggarakan fungsi :

    1. mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Sub Bidang Distribusi, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;

    2. menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang distribusi, pendaftaran, pendataan dan penetapan;

    3. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis Sub Bidang Distribusi, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;

    4. menyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Distribusi, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;

    5. mendistribusikan, menerima formulir pendaftaran, SPTPD/SPOP PBB pada Wajib Pajak;

    6. melakukan pendataan terhadap objek dan subjek Pajak Daerah;

    7. melakukan perhitungan dan penetapan serta penerbitan SKPD, SKRD;

  1. melaksanakan Penetapan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT) Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);

  2. melaksanakan dan mengikuti rapat-rapat yang terkait dengan bidang tugasnya;

  3. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi teknis dengan lintas terkait dengan lingkup tugasnya;

  4. memproses administarsi pajak dan bahan dan perumusan sistem dan prosedur restitusi pajak daerah;

  5. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan

a. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Sub Bidang Distribusi, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

Sub Bidang Validasi dan Penilaian

(1)Sub Bidang Validasi dan Penilaian mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi bidang validasi dan penilaian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Validasi dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :

  1. mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Sub Bidang Validasi dan Penilaian;

  2. menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang bidang validasi dan penilaian;

  3. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis Sub Bidang Validasi dan Penilaian;

  4. menyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Validasi dan Penilaian;

  5. menditribusikan, menerima, meneliti kelengkapan dan Validasi SSPD BPHTB;

  6. melakukan penilaian nilai objek Pajak;

  7. menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan pelayanan PBB-P2;

  8. melaksanakan kegiatan BidangValidasi dan Penilaian;

  9. melakukan pelayanan pengaduan di Bidang Pajak Daerah;

  10. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi teknis dengan lintas terkait dengan

    lingkup tugasnya;

  11. menyiapkan hasil penilaian dan penetapan serta keputusan Pengaduan

    Wajib Pajak;

  12. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

    maupun tertulis; dan

m.menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Sub Bidang Validasi dan Penilaian.

Sub Bidang Pengelolaan dan Entri Data

  1. (1)  Sub Bidang Pengelolaan dan Entri Data mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi bidang pengelolaan dan entri data.

  2. (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengelolaan dan Entri Data menyelenggarakan fungsi :

    1. mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Sub Bidang Pengelolaan dan Entri Data;

    2. menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang bidang pengelolaan dan entri data;

    3. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis Sub Bidang Pengelolaan dan Entri Data;

    4. menyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pengelolaan dan Entri Data;

    5. membuat dan memelihara Daftar Induk Wajib Pajak dan menerbitkan Kartu Pengenal NPWPD;

    6. mengolah data Formulir Pendaftaran/SOP PBB P-2, menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB P-2, menerbitkan dan mendistribusikan SPPT PBB P-2 kepada Wajib Pajak;

    7. mengolah data perolehan objek pajak BPHTB dan melakukan entry data mutasi PBB P-2 berdasarkan SSPD BPHTB;

    8. melakukan entry data hasil pelayanan PBB P-2 dan perubahan peta;

    9. melaksanakan dan mengikuti rapat-rapat yang terkait dengan bidang

      tugasnya;

    10. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi teknis dengan lintas terkait dengan

      lingkup tugasnya;

    11. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

      maupun tertulis; dan

    12. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai

      pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengelolaan dan Entri Data.

      Bidang Pembukuan Dan Pelaporan Pendapatan Daerah

(1) Bidang Pembukuan Dan Pelaporan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;

  2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;

  3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;

  4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;

  5. merumuskan Prosedur pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah sesuai dengan pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan optimalisasi administrasi penerimaan pendapatan daerah;

  6. pelaksanaan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta DHKP PBB P- 2;

  7. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB P-2;

  8. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari

    pemerintah pusat dan propinsi;

  9. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;

  10. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang . pembukuan dan

    pelaporan pendapatan daerah;

  11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan

    maupun tertulis; dan

  12. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai

    pelaksanaan tugas dibidang pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.

    Sub Bidang Pembukuan

  1. (1)  Sub Bidang Pembukuan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi bidang pembukuan.

  2. (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pembukuan menyelenggarakan fungsi :

    1. mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Sub Bidang Pembukuan;

    2. menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang bidang pembukuan;

    3. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis

      Sub Bidang Pembukuan;

    4. menyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang

      Pembukuan;

    5. mengerjakan prosedur pembukuan penerimaan Pajak daerah dan

      Retribusi Daerah;

  1. mengerjakan pencatatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kedalam daftar jenis pajak daerah dan retribusi daerah serta DHKP PBB P- 2;

  2. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Bagian Pendaftaran dan Pendataan Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya;

  3. pelaksanaan koordinasi pemungutan PBB P-2;

  4. pelaksanaan Koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak dari

    pemerintah pusat dan Propinsi;

  5. membuat dan menyusun laporan realisasi penerimaan pendapatan

    daerah;

  6. menghimpun penerimaan dana transfer, dan data produksi DBH dan bukti

    setor BPN (Bukti Penerimaan Negara) untuk bahan rekonsiliasi

    penerimaan;

  7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

    maupun tertulis; dan

m.menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai

pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembukuan.

Sub Bidang Pelaporan

  1. (1)  Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi bidang pelaporan.

  2. (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

    1. mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Sub Bidang Pelaporan;

    2. menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang Sub Bidang Pelaporan;

    3. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis Sub Bidang Pelaporan;

    4. menyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pelaporan;

    5. menerima dan mencatat tembusan semua DHKP PBB P-2 dan SSPD BPHTB;

    6. melakukan pembukuan penerimaan PBB dan BPHTB;

    7. melakukan koordinasi pemungutan PBB P-2;

    8. menyusun laporan PBB (mingguan dan Bulanan ) dan BPHTB (bulanan);

    9. menyiapkan rekapitulasi semuan laporan realisasi penerimaan pajak,

      retribusi dan penerimaan pendapatan daerah lainnya;

    10. membuat laporan hasil rekonsiliasi penerimaan dana transfer dan DBH;

    11. mengkoordinasikan bukti penerimaan negara dengan instansi terkait

      untuk bahan laporan;

l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan

m.menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Sub Bidang Pelaporan.

Sub Bidang Pencatatan dan Perhitungan Tunggakan Pajak

  1. (1)  Sub Bidang Pencatatan dan Perhitungan Tunggakan Pajak mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi bidang pencatatan dan perhitungan tunggakan pajak.

  2. (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pencatatan dan Perhitungan Tunggakan Pajak menyelenggarakan fungsi :

    1. mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Sub Bidang Pencatatan dan Perhitungan Tunggakan Pajak;

    2. menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang pencatatan danperhitungan tunggakan pajak;

    3. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis Sub Bidang Pencatatan dan Perhitungan Tunggakan Pajak;

    4. menyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pencatatan dan Perhitungan Tunggakan Pajak;

    5. menerima dan mencatat tembusan semua Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);

    6. melakukan Pencatatan dan pembukuan penerimaan pendapatan daerah selain PBB P-2 dan BPHTB;

    7. menghimpun data realisasi Penerimaan dan Pendapatan Daerah lainnya dengan SKPD Pemungut;

    8. melakukan perhitungan tunggakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

    9. melakukan pencatatan dan evaluasi realisasi penerimaan Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya secara rutin setiap bulan dengan SKPD

      terkait untuk bahan pertimbangan perubahan;

    10. menyiapkan data realisasi penerimaan Retribusi per SKPD untuk bahan

      Rekonsiliasi setiap triwulan;

    11. membuat laporan atas hasil evaluasi kepda SKDP pemungut;

    12. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

      maupun tertulis; dan

    m.menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai

    pelaksanaan tugas Sub Bidang Pencatatan dan Perhitungan Tunggakan Pajak.

Bidang Penagihan Dan Keberatan Pajak Dan Retribusi Daerah

  1. (1)  Bidang Penagihan Dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penagihan dan keberatan pajak dan retribusi daerah.

  2. (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Penagihan Dan Keberatan Pajak dan Retribusi Daerah menyelenggarakan fungsi:

    1. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang penagihan dan keberatan pajak dan retribusi daerah;

    2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penagihan dan keberatan pajak dan retribusi daerah;

    3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang penagihan dan keberatan pajak dan retribusi daerah;

    4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penagihan dan keberatan pajak dan retribusi daerah;

    5. perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur penagihan dan keberatan;

    6. pelaksanaan penagiahan pajak daerah dan retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

    7. pelasanaan proses Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan dan Penghapusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Daerah lainnya;

    8. pelaksanaan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan;

    9. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Penagihan, pembetulan, pengurangan, dan penghapusan serta penelitian pajak daerah retribusi serta pendapatan daerah lainnya;

    10. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penagihan dan keberatan pajak dan retribusi daerah;

    11. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis; dan

    12. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas dibidang penagihan dan keberatan pajak dan retribusi daerah.

      Sub Bidang Penagihan

  1. (1)  Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi bidang penagihan.

  2. (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penagihan menyelenggarakan fungsi :

  1. mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Sub Bidang Penagihan;

  2. menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang bidang penagihan;

  3. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis Sub Bidang Penagihan;

  4. menyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Penagihan;

  5. menyusun dan Menyiapkan Rekapitulasi data Tagihan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya;

  6. membuat dan melakukan perhitungan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya;

  7. membuat dan menyiapkan bukti-bukti penerimaan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya;

  8. membuat Buku penerimaan tagihan Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah lainnya;

  9. melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya yang batas waktu pembayarannya sudah jatuh tempo maupun yang sudah melampaui batas jatuh tempo;

  10. melakukan penyetoran dari hasil tagihan ke Rekening Kas Daerah;

  11. membuat laporan atas hasil Pelaksanaan kegiatan penagihan;

  12. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

    maupun tertulis; dan

m.menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai

pelaksanaan tugas Sub Bidang Penagihan.

Sub Bidang Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan dan Penghapusan

(1)Sub Bidang Pembetulan, Pembatalan Pengurangan dan Penghapusan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi bidang pembetulan, pembatalan pengurangan dan penghapusan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pembetulan, Pembatalan Pengurangan dan Penghapusan menyelenggarakan fungsi :

  1. mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Sub Bidang Pembetulan, Pembatalan Pengurangan dan Penghapusan;

  2. menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang bidang pembetulan, pembatalan pengurangan dan penghapusan;

  3. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis Sub Bidang Pembetulan, Pembatalan Pengurangan dan Penghapusan;

  4. menyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pembetulan, Pembatalan Pengurangan dan Penghapusan;

  1. memproses pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan/atau pengurangan sanksi administrasi Pajak, Retribusi dan Pendapatan Daerah Lainnya;

  2. melaksanakan perhitungan Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah (SKPD/SKRD), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar (SKPDKB/SKRDKB), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT/SKRDKBT), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Nihil (SKPDN/SKRDN), Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKPDLB/SKRDLB);

  3. memproses permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya;

  4. memproses surat keberatan dan surat permohonan banding;

  5. memproses surat kompensasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan

    Pendapatan Daerah Lainnya;

  6. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

    maupun tertulis; dan

  7. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai

    pelaksanaan tugas Sub Bidang Pembetulan, Pembatalan Pengurangan dan Penghapusan.

Sub Bidang Penelitian Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya

(1)Sub Bidang Penelitian Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi bidang penelitian pajak dan pendapatan daerah lainnya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penelitian Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi :

  1. mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Sub Bidang Penelitian Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya;

  2. menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang bidang penelitian pajak dan pendapatan daerah lainnya;

  3. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis Sub Bidang Penelitian Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya;

  4. menyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Penelitian Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya;

  5. mengadakan penelitian lapangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

  6. mengadakan penelitian lapangan atas permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya;

  7. mengadakan penelitian lapangan atas permohonan mutasiPBB-P2;

  8. melakukan Pemutahiran/Verifikasi data pajak daerah, retribusi daerah

    dan pendapatan daerah lainnya;

  1. melakukan koordinasi dan bekerjasamadengan unit kerja terkait dengan Sub Bidang Penelitian Wajib Pajak dan Pendapatan Daerah Lainnya;

  2. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan

  3. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Sub Bidang Penelitian Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Lainnya.

    Bidang Pengembangan Dan Evaluasi Pendapatan Daerah

  1. (1)  Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah.

  2. (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

    1. penyiapan bahan perumusan kebijakan serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;

    2. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;

    3. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;

    4. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah;

    5. menyiapkan analisa data sebagai bahan perumusan kebijakan Intensifikasi pendapatan daerah;

    6. menyiapkan dan menganalisa data bahan koordinasi pembinaan dan pengembanagan pendapatan daerah;

    7. menyiapkan rencanakan kebijakan dan operasional teknis bidang Pengembangan Potensi Pendapatan Daerahsesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

    8. mendistribusikan tugas dan petunjuk teknis pada bidang Pengembangan Potensi Pendapatan, dan penerimaan pendapatan daerah lainnya;

    9. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional bidang Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku guna peningkatan penerimaan pendapatan daerah,

    10. menyiapkan bahan dan mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatan daerah;

    11. menyiapkan bahan perumusan naskah Rancangan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, terkait pendapatan daerah;

    12. menyelenggarakan kegiatan Pengawasan dan Evaluasi terhadap Pengembangan dan Pendapatan Daerah;

    m.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah sebagai bahan perumusan kebjakan;

  1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara lisan maupun tertulis; dan

  2. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas dibidang pengembangan dan evaluasi pendapatan daerah.

    Sub Bidang Intensifikasi Pendapatan Daerah

  1. (1)  Sub Bidang Intensifikasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi bidang intensifikasi pendapatan daerah.

  2. (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Intensifikasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

    1. mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Sub Bidang Intensifikasi Pendapatan Daerah;

    2. menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang intensifikasi pendapatan daerah;

    3. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis Sub Bidang Intensifikasi Pendapatan Daerah;

    4. menyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Intensifikasi Pendapatan Daerah;

    5. membuat analisa data sebagai bahan perumusan kebijakan operasional bidang Intensifikasi Pendapatan Daerah;

    6. mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan koordinasi pembinaan Intensifikasi Pendapatan Daerah;

    7. menyusunbahan penyusunan program dan kegiatan pada Sub BidangIntensifikasi Pendapatan Daerah;

    8. menyusundata sebagai bahan perumusan kebijakan bidangPerpajakan, Retribusi dan lain-lain PAD yang sah;

    9. melaksanakan kegiatan pelayanan tehnis dan administrasi dibidang Intensifikasi Pendapatan Daerah;

    10. menyusun bahan kebijakan teknis dan tata cara Pengembangan dan Evaluasi Potensi Pendapatan Daerah;

    11. menyelenggarakan koordinasi dan bekerjasama dengan unit kerja terkait dalam Intensifikasi Pendapatan Daerah;

    12. menyusun program dan pengembangan sistem Informasi teknologi diantaranya melalui pembentukan Pusat Data Elektronik ( PDE ) pendapatan daerah,

    13. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya,

    14. menlaksanakan survey dan menyiapkan bahan analisa terhadap obyek,

      subyek dan potensi pengembangan pendapatan daerah,

    15. membuat pengaruh perekonomian terhadap penerimaan pendapatan

      daerah,

    16. melaksanakan analisa terhadap rencana penerbitan obligasi dan

      pendapatan daerah lainnya,

  1. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan

  2. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Sub Bidang Intensifikasi Pendapatan Daerah.

    Sub Bidang Sosialisasi

  1. (1)  Sub Bidang Sosialisasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi bidang sosialisasi.

  2. (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Sosialisasi menyelenggarakan fungsi :

    1. mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Sub Bidang Sosialisasi;

    2. menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang Sub Bidang Sosialisasi;

    3. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis Sub Bidang Sosialisasi;

    4. menyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Sosialisasi;

    5. menyusun bahan dan data sebagai bahan koordinasi pembinaan Pengembangan dan Identifikasi Potensi Pendapatan Daerah;

    6. menyusun program dan kegiatan pada Sub BidangSosialisasi,

    7. menyusun bahan sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan perpajakan;

    8. melaksanakan kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi pada Petugas Penagih

      Pajak dan Wajib Pajak terhadap peraturan peraturan yang terkait dengan

      Perpajakan;

    9. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

    10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan

      maupun tertulis; dan

    11. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai

      pelaksanaan tugas Sub Bidang Sosialisasi.

      Sub Bidang Pengawasan Dan Evaluasi

  1. (1)  Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi bidang pengawasan dan evaluasi.

  2. (2)  Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi :

    a. mengelola administrasi dan menyiapkan bahan penyusunan Program Kerja Tahunan Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi;

  1. menyiapkan dan menghimpun Peraturan Perundang-Undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dibidang pengawasan dan evaluasi;

  2. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pembahasan kebijakan teknis Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi;

  3. menyelenggaraan penyusunan rencana dan program kerja Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi;

  4. mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis Pengawasan dan Evaluasi;

  5. menyusun perencanaan program kegiatan Pengawasan dan Evaluasi;

  6. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

  7. menyelenggarakan teknis operasional pelayanan bidang Pengawasan dan

    Pembinaan serta Penegakan dan Penindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan ketaatan Wajib Pajak, Objek retribusi dan pendapatan daerah lainnya;

  8. melaksanakan tugas Pengawasan dan Evaluasi serta Penegakan dan Penindakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna meningkatkan ketaatan Wajib Pajak, Objek retribusi dan pendapatan daerah lainnya;

  9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan, Evaluasi kepada atasan sebagai bahan pertimbangan kebijakan teknis;

  10. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis; dan

  11. menyiapkan bahan, menyusun dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas Sub Bidang Pengawasan dan Evaluasi.